Indonesia mengimpor 1,1–1,3 juta barel minyak per hari karena konsumsi nasional (1,6 juta barel/hari) jauh melampaui produksi. Output kotor hanya ~600.000 barel, dan setelah bagi hasil dengan kontraktor, bagian negara tinggal ~480.000 barel. Episode ini membedah akar defisit itu — dari subsidi yang salah sasaran hingga realitas transisi EBT.
Krisis produksi versus konsumsi
Bersama Komaidi Notonegoro dari ReforMiner Institute, episode perdana ini meluruskan angka yang sering disalahpahami. Konsumsi minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi kotor hanya sekitar 600.000 barel — dan bagian yang benar-benar menjadi hak negara, setelah bagi hasil dan cost recovery, tinggal sekitar 480.000 barel. Selisih inilah yang harus ditutup dengan impor.
Bukan hanya minyak: LPG juga defisit
Kebutuhan LPG nasional sekitar 9 juta metrik ton per tahun, sementara produksi domestik hanya ~1,8 juta — artinya 75–80% LPG diimpor, terutama dari Timur Tengah dan Amerika Serikat.
Subsidi: katalis atau beban?
Secara konsep, subsidi energi seharusnya menjadi katalis bagi masyarakat prasejahtera. Faktanya, pemilik mobil dapat menyerap 50–70 liter BBM bersubsidi, sementara kalangan tanpa kendaraan tidak mendapat akses — menggeser fungsi subsidi menjadi beban APBN. Salah satu solusi yang dibahas: pembangunan jaringan gas (jargas) yang dapat menghemat biaya hingga ~30% dibanding impor LPG.
Realitas transisi EBT
Listrik dari pembangkit EBT saat ini di atas Rp1.500 per kWh, jauh di atas batu bara yang berkisar Rp800–1.000 — ditambah sifat pasokannya yang intermiten sehingga memerlukan sistem cadangan yang menggandakan biaya.
"Padahal secara konsep ekonomi yang harusnya disubsidi adalah yang tidak punya motor, tapi yang punya mobil justru yang menikmati jumlah subsidi lebih banyak."
— Komaidi Notonegoro"Listrik dari batu bara itu per kWh dikisaran 800 sampai 1.000, tapi kalau pakai EBT sudah di atas 1.500. Pertanyaannya, sanggup enggak masyarakat tarif listriknya naik dua kali lipat?"
— Komaidi Notonegoro